Anies-Sandi Terancam Masuk Penjara

Akibat dari pencitraan supaya dibilang mereka adalah pemimpin yang merakyat dan pro rakyat kecil dengan menutup jalan raya Jatibaru Raya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah melanggar Undang-Undang dan dapat dipidana selama 18 bulan penjara.

Undang-Undang tersebut yaitu Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Dalam Pasal 63 Undang-Undang Jalan disebutkan bahwa barang siapa yang telah melakukan kegiatan yang berakibat terganggunya fungsi jalan maka akan dikenakan denda sebesar Rp 1,5 miliar atau dipenjara selama 18 bulan lamanya.

Bukan hanya itu saja, penutupan Jalan Jatibaru Raya demi kepentingan PKL oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu telah menabrak Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Sanksi hukum ini disampaikan dengan jelas oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra. Itulah sebabnya Komisaris Besar Halim Pagarra menyarankan agar jalan Jatibaru Raya itu dibuka kembali.

Ibaratnya, Polisi menyodorkan dua pilihakln kepada mereka, tinggal pilih, masuk penjara atau buka kembali itu jalan Jatibaru Raya sesuai fungsi dan peruntukannya sebagaimana mestinya.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan sok taunya tanpa mempelajari terlebih dahulu dampak hukumnya yang akan menimpa, mereka menutup Jalan Jatibaru Raya sejak Jumat 22 Desember 2017 selama 10 jam setiap harinya sejak pukul 08.00 WIB.

Penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang itu mereka lakukan dengan dalih penataan kawasan Tanah Abang yang semrawut oleh PKL, pejalan kaki, serta kemacetan arus lalu lintas.

Saking ngawurnya, Jalan Jatibaru Raya mereka tutup untuk kedua jalur, baik yang mengarah ke Jalan Kebon Jati maupun sebaliknya. Para pengguna jalan yang bayar pajak dilarang melintasi jalan itu. Hebat, kan?

Inilah akibatnya kalau dengar masukan dari haji Lulung. Ngasal dan sotoy. Akibatnya fatal, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kena uppercut kiri kanan.

Bukan hanya kena lapis dari para pengguna jalan saja, akan tetapi juga dari Polda Metro Jaya, Kementerian Perhubungan, para sopir angkot dan para pedagang di dalam pasar Tanah Abang yang omzet mereka menurun drastis.

Inilah yang namanya keberpihakan yang tidak merata. Bagi Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang rakyat kecil itu PKL, sedangkan sopir angkot dan pedagang dalam pasar bukan rakyat kecil.

Imbas dari ditutupnya jalan di Tanah Abang, omzet sopir angkot pun menurun drastis hingga 50 Persen. Jadi kalau pendapatan mereka per hari Rp 100 ribu, maka sejak ditutupnya jalan maka pendapatan mereka hanya Rp 50 ribu saja.

Makanya mereka tidak terima dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menutup ruas jalan demi pedagang kaki lima.

Hari ini berbondong-bondong para sopir angkot yang rutenya melintasi kawasan Tanah Abang melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, minta Pemprov DKI mengembalikan jalur angkot seperti sedia kala.

Sudah didemo, dikasih masukan oleh banyak pihak, tidak mau didengerin. Aturan-aturan yang sudah bagus dirubah-rubah semau-maunya mereka. Bikin aturan tanpa pikir panjang. Keberpihakan atau ditunggang kepentingan lain?

Ya inilah kualitas Gubernur dan Wakil Gubernur pilihan 7 triliun umat 212 itu. Ya begitulah kura-kura. Menang dengan cara jahat, akhirnya terjebak sendiri dalam lingkaran setan. Semrawut kotanya, awut-awutan warganya.

Makanya kalau bikin kebijakan lihat dulu dampak sekitarnya bagaimana. Jangan mengambil keputusan sendiri, jangan mentang-mentang punya kekuasaan bisa seenak enaknya.

Saya tidak kaget pasti ada pelanggaran terhadap Undang-Undang. Jelas-jelas diseluruh dunia yang namanya jalur kendaraan, ya khusus buat kendaraan. Bukan untuk buat jualan.

Jalan kok ditutup buat jualan. Apa kata dunia, pasti tertawa terpingkal-pingkal sambil tepok jidat. Jalan dan trotoar itu sudah jelas fungsi dan peruntukannya.

PKL yang ilegal malah dibela, yang resmi dan kepentingan pihak lain yang haknya sudah jelas malah dizalimi. Ternyata yang seiman belum tentu bisa kerja. Jadi Menteri saja dipecat tanda tidak becus bekerja.

Penyalahgunaan wewenang hanya membuka ruang transaksional yang justru merugikan pihak lain. Karena mereka sudah melanggar Undang-Undang dimana sanksi hukumnya jelas, 18 bulan penjara,maka Anies-Sandi harus dipenjarakan.

Idealnya kan begitu.

Argo
NKRI Harga Mati

Kategori: