DILEMA PENDIRIAN GEREJA DI ACEH SINGKIL

Tolong baca baik-baik dan biasakan untuk baca sampai habis sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara kita.
Dan saya minta tolong kasih pencerahan atau solusi untuk tread saya ini.

Tulisan artikel saya kali ini bukan untuk provokator tetapi mau menyuarakan suara minoritas di Aceh Singkil yang tidak pernah terkspos oleh media kalaupun terekspos tetapi hingga hari ini tidak ditanggapi oleh pemerintah sebagai penjaga keadilan seluruh rakyat.

Kasihan saya sama anak-anak sekami yang selalu mengeluh tentang "numpangya" tempat ibadah dari satu rumah ke rumah lain dan atau dari Katolik beribadahnya di gedung gereja Protestan.
Hingga hari ini mereka masih butuh perhatian dari pemerintah.

**********

Ketika mengingat kembali sekelumit kisah tragedi yang terjadi di Singkil Aceh,
Ada duka yang demikian mendalam....

Ada gereja Protestan dan gereja Katolik yang dibakar oleh sekelompok ormas Islam dan kini, ribuan masyarakat yang telah mengungsi hingga saya menulis ini, diperkirakan telah lebih dari 6000 orang mengungsi.
Kiranya tidak cukup kita hanya mengutuk dan mencari siapa yang benar atau siapa yang salah.

Tetapi dengan memetakan persoalan, benang kusut persoalan di Aceh Singkil akan mampu terurai sedikit demi sedikit.

√ TRAGEDI ACEH SINGKIL DARI TAHUN KE TAHUN.

Tragedi Singkil memiliki sejarah yang panjang.
Tidak cukup saya uraikan secara menyeluruh, ini hanya ringkasan saja.

Pada tahun 1979 telah muncul benih persoalan.

Diawali dengan permintaan gubernur Teungku Daud Beureuh'eh untuk menutup gereja-gereja yang saat itu ada dan tidak memiliki izin.

Permintaan ini terjadi sebelum tahun 1979.

Permintaan gubernur inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dan berakhir dengan perjanjian damai.
Dalam perjanjian damai tersebut disebutkan mengenai berapa banyak jumlah gereja yang boleh berdiri di Aceh Singkil yakni: "wajib satu gereja dan 4 undung-undung".

Rupanya, perjanjian damai itu tidak ditindaklanjuti dengan baik: gereja-gereja terus bertambah jumlahnya.
Akibatnya, perjanjian damai itu kembali ditegaskan pada tahun 2001.

Gereja yang berizin hanya satu unit di Kuta Kerangan, sementara undung-undung 4 unit,
Masing-masing di Gampong Keras, Gampong Napagaluh, Gampong Suka Makmur dan Gampong Lae Gecih.
Selain dari itu harus dibongkar/disegel.

Karena perjanjian inipun tidak mendapat perhatian yakni gereja terus bertambah, kejadian kembali terulang pada tahun 2012.

Akhirnya, Senin, 13 Oktober 2015 terjadilah tragedi berdarah:

Sekelompok ormas Islam yang tidak puas dengan hasil kesepakatan melakukan aksi sendiri untuk membongkar tempat ibadah yang tidak berizin.

Bukan hanya bangunan yang dibakar, nyawapun melayang.

√ UMAT KATOLIK DAN PROTESTAN DI ACEH SINGKIL.

Dalam banyak media berita, kita mendapatkan informasi bahwa gereja yang memiliki izin tidak pernah mendapat ancaman.

Yang menjadi persoalan adalah munculnya gedung gereja-gereja yang tidak berizin.
Ada yang menduga bahwa, "semakin hari gereja di Aceh Singkil semakin bertambah... Kok bisa?", begitulah dugaan mereka.

Jadi begini saudara-saudari..

Istilah "Gereja" melekat pada agama Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan.
Maka sudah bisa dipastikan pertumbuhan jumlah gereja di Singkil ini berkaitan dengan umat Katolik dan Protestan.

Tanya, dari manakah umat itu berasal?

Saya menjawab bahwa,

Mengingat letak geografis Singkil, umat Katolik dan Protestan yang ada di Singkil kebanyakan terdiri dari para pendatang berasal dari wilayah Sumatera Utara, khususnya wilayah Pakpak.
Mereka sebagian besar datang ke Aceh Singkil untuk bekerja di perkebunan-perkebunan di wilayah Singkil.

Nah, karakteristik pekerja pendatang ini perlu dibaca dan diperhatikan dengan seksama.
Sejauh saya mengamati, para pendatang merantau ke daerah dengan berbagai cara; ada yang bersama-sama secara kelompok, ada juga yang sendirian.

Umumnya, salah satu anggota anggota keluarga merantau ke daerah lain setelah ada pionir di daerah tujuan itu.
Nah, setelah sekian lama, barulah anggota keluarga lain diboyong ke tempat baru tersebut.

Jadi, dengan karakteristik seperti itu, tidak mengherankan jika terjadi pertambahan penduduk di daerah Singkil.
Mengenai tuduhan bahwa masyarakat pergi ke Singkil Aceh hanya untuk tujuan mengkristenisasi umat Islam di Aceh Singkil itu fitnah besar.

Tuduhan ini tidak berdasar.

Selain karena faktor di atas, ada faktor kelahiran, nah pertambahan pendatang ini pula yang mengakibatkan pertambahan umat Kristen baik Katolik maupun Protestan.

Dengan penambahan jumlah umat ini, ada pertanyaan:
Mungkinkah dan masih relevankah mempertahankan perjanjian yang telah dibuat, yakni di wilayah Singkil hanya boleh ada satu Gereja dan 4 undung-undung?

√ GEREJA DI ACEH SINGKIL.

Jika jumlah perantau datang ke Aceh Singkil mencapai angka sekitar 6000 orang,
Katakanlah 5000-nya beragama Katolik dan Protestan, maka tempat ibadah yang diizinkan itu harus menampung 1000 orang per-tempat ibadah?

Seberapa banyak tempat ibadah yang memiliki izin tersebut?

Dari data yang ada,
Gereja terbanyak yang tidak memiliki izin adalah gereja Protestan dari berbagai denominasi.
Meskipun jumlah umat sedikit tetapi mereka tetap survive.
Ada juga gereja Katolik yang masuk dalam daftar tidak berizin.

Namun Katolik berada pada posisi yang berbeda, Katolik berdiri sebagai agama sendiri.
Ini yang perlu saya tekankan dan tegaskan!
Katolik bukan Protestan dan selamanya Katolik tidak akan menjadi sama dengan Protestan!

Umumnya, masyarakat di Aceh sini termasuk para pejabat tinggi Moslem di Aceh sini tidak begitu peduli dengan istilah "Katolik" atau "Protestan", semua dianggap sama: Kristen!

Padahal, meski sama-sama Kristen, untuk Protestan, mereka terdiri dari berbagai denominasi yang memiliki karakteristiknya masing-masing, apabila Protestan dikaitkan dengan Katolik, itu beda jauh sekali alias tidak sama.
Karena tidak sama maka tidak boleh menyamakan bahwa perjanjiannya harus satu tempat ibadah saja untuk semua Kristen.

Ini letak kebodohannya dan ini adalah maksud saya menulis artikel ini bahwasannya gedung Gereja Katolik Mandumpang seharusnya tidak boleh dibongkar lalu disuruh ibadah numpang di gereja Protestan Mandumpang karena perjanjiannya harus satu tempat ibadah. Hadeeehhh....

Alasan yang sering terlontar saat protes penutupan gedung gereja adalah melanggar perjanjian jumlahnya sudah banyak titik! Dan tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Kalaupun alasannya gedung berdiri dan tidak memiliki IMB sudah pasti jika buat proposal IMB maka jelas ditolak karena perjanjiannya harus satu gereja saja.

Perjanjian masih televankah?

Hanya karena sama-sama disebut "Kristen",
Hanya karena tempat ibadahnya sama-sama disebut "Gereja",
Lantas saya ingin bertanya:
Berbicara soal "gereja" itu sedemikian sederhana dan mudah sekalikah?
Tidak! Tidak! Dan tidak!

Berbicara soal gereja dalam agama Kristen itu sangat rumit karena karena berkaitan dengan masing-masing denominasi yang ada.

Mudahnya begini,

Ada 500 umat Protestan yang terdiri dari 5 denominasi.
Apakah cukup satu gereja untuk mereka? Tidak!
Sebab masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain.
Jika ada 5 denominasi ya jelas dibutuhkan 5 buah gedung gereja.

Nah, ini baru berbicara soal jumlah, belum lagi dikaitkan dengan wilayah sebarannya.
Katakanlah, ada 100 umat Protestan dari denominasi A.
Jumlah itu tersebar di dua lokasi yang berbeda dengan jarak yang sangat jauh.
Pertanyaannya:

Cukupkah denominasi A ini memiliki satu buah gedung gereja?

Jika anda menjawab ya, mungkin sebaiknya sebelum menjawab, saya sarankan anda perlu melihat kondisi medan jalan di daerah perkebunan Singkil yang sering dilalui sebagai jalan.

Konteks inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehingga tidak muncul undang-undang atau peraturan yang bias, utamanya berkaitan dengan rumah ibadah.

Bias-nya yakni:

Ketika di satu sisi, negara menjamin kebebasan beragama,
Di sisi lain negara membatasi masyarakatnya untuk memiliki tempat ibadah yang berdiri sesuai hukum,
Lalu di manakah mereka ini akan beribadah ketika mereka terhalang oleh peraturan dengan embel-embelnya yakni penyalahgunaan fungsi rumah pribadi menjadi tempat ibadah?

Revisi atau penghapusan undang-undang atau peraturan yang diskriminatif kiranya dapat menjadi sebuah solusi sehingga tragedi Aceh Singkil tidak terulang lagi di tempat lain.

Ini bukan soal sama-sama "disebut sebagai" Kristen atau sama-sama "disebut" gereja,
Tetapi soal keyakinan dan saya minta untuk hargai itu!.

Ini juga bukan soal minoritas atau mayoritas,
Tetapi ini semua demi mewujudkan Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
Jika Pancasila, sila ke-5 berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat..."
Lalu di manakah letak keadilan itu?

Shaikh Ibnu Al Qhumataabh

 

 

 

 

Kategori: