Jokowi, Sebuah Plihan Perjuangan Moral

Pernah satu waktu teman saya berkata bahwa dia ada kerjasama dengan NU untuk memanfaatkan keunggulan tekhnologi produknya yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas NU. Dengan penuh percaya diri pengurus NU mengatakan sanggup menarik puluhan juta warga NU dalam kerjasama tersebut. Terbayang uang akan masuk. Segala persiapan menuju kerjasama itu di lakukan, tentu dengan ongkos yang tidak murah. Tapi apa hasilnya ? Warga NU yang terlibat tidak lebih 1 % dari yang diharapkan. Ketika Amin Rais begitu PeDe nya menjadikan Muhammadiah sebagai matahari PAN, saya juga tersenyum ketika itu. Karena saya yakin tidak akan berhasil. Benar, PAN tidak pernah sehebat Golkar, bahkan keok dengan PD yang bukan afialiasi kedua ormas tersebut.

Mengapa ? Politik mengandalkan Patron dan clients sudah tidak efektif lagi. Karena sejak Soeharto jatuh, hubungan patron -clients di preteli oleh dua Parpol berbasis idiologi , yaitu PDIP dan PKS. Kedua partai ini memang hebat memisahkan patron dengan clients. Terutama sejak kekalahan Megawati dalam PIlres 2004 dan PK ketika berdiri di era Reformasi. PDIP melalui perjuangan para kader partai yang sebagian besar kaum nasionalis dan marhaen memang sangat militan mempreteli hubungan patron-clients yang dibangun Golkar berpuluh tahun sejak Era Soeharto. Apalagi sejak terjadi perpecahan dikalangan Elite Golkar dimana orang tentara tersingkir dalam pimpinan Puncak Golkar, dan secara diam diam mendukung PDIP. Sangat efektif membuat Golkar menyusut dan melambungkan suara PDIP.

Ketika awal berdiri PK sangat militan mempreteli hubungan patron-clients dari basis massa Islam, terutama dari kedua ormas NU dan Muhammadiah. Selanjutnya PKS terus bergerak secara senyap melalui para kadernya diseluruh Indonesia untuk membuat hubungan primordial antara Patron kalangan Kiyai NU dengan umatnya berjarak secara emosional. Begitujuga terhadap Muhammadiah yang semakin memudar sebagai kekuatan moral dihadapan warganya. Lambat laun hubungan antara Patron-clients bukan lagi hubungan emosional tapi lebih kepada hubungan formal dan indentitas, yang bukan lagi sebagai kekuatan politik, maupun bisnis.

Keadaan ini dibaca dengan cermat oleh Partai Demokrat, SBY tahu pasti bahwa disebelah kiri kubu patron Golkar sedang di habisi oleh PDIP dan sebelah kanan kubu Patron NU dan Muhammdiah dipreteli oleh PKS, maka SBY mengambil remah remah dari operasi kedua partai idiologi itu melalui silent operation yang didukung pensiunan TNI. Caranya? Selama 10 tahun SBY berkuasa dia berhasil membangun kembali kekuatan kedua kubu patron tersebut dengan menciptakan berbagai Ormas yang terafiliasi secara tidak langsung dengan PD. Apa yang terjadi? para Ormas darin kedua kubu itu tidak lagi sebagai kekuatan moral yang secara tradisional menjadi perekat NKRI tapi telah menjelma menjadi kekuatan real politik. Kalau sudah bicara politik maka mekanisme transaksi terjadi, tentu ada uang mengalir. Hubungan Patron-clietns menjadi hubungan transaksional, bukan lagi emosional.

Makanya perhatikan Jargon politik di era reformasi ini, tidak pernah jauh dari money politik dan jualan issue agama. Yang satu pragmatisme lewat tebar uang dan satu lagi menawarkan janji utopiaa atau populis. Keduanya memang menyasar kaum komunal yang berada di kantong kantong kemiskinan, yang masih merupakan mayoritas di Indonesia. Ketika hubungan Patron clients runtuh maka politik menjadi pragmatis dan kerumunan orang banyak tidak lagi berada dalam satu komunitas tapi dalam rimba belantara. Ia menjadi target market yang harus di raih dengan marketing communication science sebagaimana layaknya menguasai pasar atas produk yang akan dijual. Demokrasi menjadi seni berbisnis as usual.

Kemenangan Jokowi kemarin dalam Pilpres 2014 adalah contoh nyata bagaimana strategi marketing communication sangat menentukan merebut target market dari kubu kanan maupun kiri. Tentu strategi ini membutuhkan dana besar. Mesin partai PDIP bekerja efektif menggalang dana dari kelompok pengusaha agar strategi itu berjalan efektif. PS juga melakukan hal yang sama. Namun dalam hal strategi, team Jokowi lebih unggul. Mengapa ? karena berhasil meng cluster koalisi Prabowo kedalam lingkaran terbatas hanya mengandalkan patron agama, padahal potensi PS bukan hanya di lingkaran agama tapi juga nasionalis. Sehingga mudah bagi team Jokowi memecah konsentrasi potensi PS, dan harus menerima kenyataan kalah tipis. Sakit memang.

Tapi pengalaman itu jadi pelajaran mahal, dan lihatlah ketika PIlkada DKI bagaimana Gerindra dan PKS tidak secara resmi berada dibarisan Islam, karena mereka tidak mau ter cluster sehingga bisa tetap leluasa merebut swing voter dari kelompok nasionalis dan agamais. Justru Ahok ter cluster dengan pendukungnya sendiri sehingga mudah di pecahkan barisannya oleh team Anies-Sandi. Ahok pun kalah tipis. Cara cara ini akan tetap dipakai oleh Gerindra dan PKS untuk menang dalam PIlkada seretak 2018 dan juga Pilpres 2019. Makanya walau Jokowi sukses dalam masa pemerintahannya tapi untuk menguasai suara dalam Pemilu 2019 tidaklah mudah. Mesin partai PDIP dan koalisinya tidak cukup kuat menghadapinya.

Makanya yang efektif adalah gerakan moral secara massive dan itu harus dari sekarang, bukan menjelang Pemilu. Perjuangan moral tidak instant tapi harus upaya terus menerus, menyadarkan semua orang untuk jangan melihat COVER tapi ISI. Pemilu adalah pesta rakyat, lambang kekuatan real rakyat, jadikan itu sebagai puncak perjuangan moral orang baik mendukung orang baik, agar Indonesia lebih baik. Itu sudah pernah dibuktikan ketika Chen Shui-Bian yang didukung Democratic Progressive Party (DPP) memenangkan Pilpres 2000 di Taiwan, mengalahkan calon dari Partai Nasionalis Kuomintang (KMT) yang telah berkuasa lebih dari 50 tahun.

Hendra Sugiarto

Kategori: