Partai Islam Sebagai Pelengkap Penderita

Menghadapi situasi politik mendatang dengan kondisi politik nasional yang akhir-akhir ini mengalami pergeseran nilai-nilai etika, moral yang mana tidak lagi memperhatikan aspek normative dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini semakin ditandai dengan adanya budaya tanding bagi kelompok kepentingan untuk meraih simpati dari konstituen yang ada.

Dimana kepentingan politik lebih dominan ketimbang keberpihakan terhadap rakyat. 

Sehingga dengan demikian itulah yang menjadikan partai-partai peserta pemilu mendatang semakin gesit melakukan manuver-manuver politik demi kepentingan politik tertentu. Padahal analisa kedepan bahwa, kondisi politik semakin mendekati titik kulminasi dimana persoalan elitisme adalah masih menjadi yang amat tetap dominan dalam melakukan upaya-upaya yang sangat signifikan dalam memberikan pengaruh yang cukup kontible sebagai wujud tanggungjawab formal bagi tercapainya  penataan  sistem politik nasional yang berbasis cultural.

Dalam pengertian bahwa antara budaya dengan dunia politik praktis merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, sebab dunia politik praktis tentunya hitung-hitungannya adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan politik, sementara budaya harus menjadi parameter dalam menentukan pilihan-pilihan politik yang ada. Termasuk dalam melakukan upaya penjualan visi dan misi politik kedepan. Hanya saja yang menjadi persoalan hari adalah, bahwa wilayah kultur kurang mendapat perhatian secara khusus dari setiap praktisi politik. 

Yang seharusnya kultur politik itu harus menjadi cerminan dari semua entrypoint dari sebuah situasi yang ada termasuk situasi politik. 

Nah, persoalanya kemudian adalah ada kecenderungan menghadapi pemilu 2019 mendatang terjadinya pergeseran ideologi yang menurut penulis tidaklah urgens dalam melakukan reformasi dan formulasi tata kenegaraan yang ada. Justru yang terpenting adalah, bahwa pemilu yang digelar hendaknya harus menjadi parameter untuk menciptakan sebuah perubahan di negeri ini bukan lalu pemilu di jadikan ajang untuk melahirkan budaya politik yang cenderung melakukan pembusukan satu dengan yang lainnya. 

Dan kalau ini tetap tercipta maka apa bedanya dengan masa orde baru dengan orde yang ada sekarang ini. 

Maka dari itu kedepan sangat diharapkan adanya perubahan prilaku politik yang kemudian dapat membentuk satu budaya politik yang representatif bagi kemajuan bangsa yang menuju cita-cita demokrasi. Karena substansinya adalah bahwa pemilu adalah salah satu sarana apresiasi politik masyarakat dalam melakukan partisipasinya dalam membangun politik sebagai wujud dari pendidikan politik yang ada. 

Sekalipun memang harus diakui bahwa pendidikan politik itu tidaklah maksimal sebagaimana harapan kita untuk menciptakan satu tatanan kebangsaan yang demokratis. 
Namun semua itu haruslah dapat diterima sebagai bagian dari proses politik yang ada. Sementara tuntunan budaya sebagai parameter dari semua segmentasi kehidupan kebangsaan kita tentunya sedapat mungkin dapat menciptakan sebuah political culture yang berbasis kepada kepentingan rakyat. 

Dan ada posisi dilematis ketika ada tuntutan untuk menciptakan sebuah kondisi yang kondusif dalam peta perpolitikan nasional disatu sisi, sementara disisi yang lain penyakit political decay masih terus mewarnai wajah politik nasional kita, terbukti dengan munculnya aliran serta madzhab politik yang kesemuanya selalu mengatasnamakan rakyat. 

Menurut penulis, rakyat yang mana??? Justru rakyat pada saat ini tidak merasa diwakili dalam kontestan apapun. Ini semua disebabkan adanya ketidak-keterwakilan politik rakyat dalam struktur kekuasaan politik yang ada. Kecenderungan ini nampaknya semakin marak seiring dengan munculnya partai politik yang begitu banyak dalam proses demokrasi.

Tapi kemudian ternyata animo partai politik untuk mengikuti pemilu dari waktu ke waktu bukanlah hal mudah sebab harus melalui penjaringan atau lebih dikenal dengan proses verivikasi baik itu secara administrasi maupun secara faktual. Sehingga oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh prof. Dr. Yuzril ihza mahendra saat itu, secara obyektif telah melakukan satu upaya yang maksimal untuk uji public dari setiap partai politik yang ada. 

Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya partai-partai tersingkir dari verifikasi yang dilakukan oleh KPU sebagai badan independen pemilihan umum, baik itu partai yang berbasis nasional, cultural, maupun agamais. Sehingga dengan kondisi tersebut menurut penulis tidak tertutup kemungkinan akan melahirkan terjadinya koalisi partai-partai yang mengatas namakan “partai kecewa” untuk memblok partai-partai besar untuk kembali berkuasa dengan satu asumsi terjadinya kegagalan dalam melakukan perubahan secara total dalam infra maupun struktur politik nasional kita.

Bagaimana Partai Islam ?

Memang harus diakui bahwa untuk menghadapi Pemilihan Umum mendatang haruslah dijadikan peristiwa politik di tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 bahkan ditahun 2019 mendatang sebagai pelajaran berharga dalam menata sistem pemerintahan kita, sebab selama gerakan reformasi sampai sekarang justru yang terjadi change without change (perubahan tanpa perubahan), ini artinya apa, bahwa reformasi mengalami stagnasi akibat kekuasaan yang mengalomaniak oleh pelata-pelata reformasi yang mulutnya bau dengan dendang demokrasi atas nama rakyat. 

Dengan demikian, maka pertanyaannya adalah kemana partai Islam ? mungkinkah partai Islam mampu memenangkan Imperium politik sebagaimana yang terjadi pada PEMILU tahun 1955 dimana partai Islam seperti Masyumi berhasil memenangkan PEMILU dengan suara diparlemen mengungguli partai-partai nasionalis lainnya.

ini menandakan bahwa komitmen partai Islam pada saat itu jelas merupakan representasi dari masyarakat Indonesia yang mayoritas tanpa harus menafikkan nilai-nilai demokrasi dalam pengertian bahwa harus membunuh potensi minoritas, karena Islam pada prinsipnya sangat demokratis menerima sebuah perbedaan apalagi secara politis, akan tetapi konsep Islam kembali menolak apabila perbedaan itu menjadi sebuah keterpecahan. 

Oleh sebab itu, melihat anatomi kekuatan politik kekinian, yang kelihatannya masih sangat di dominasi oleh partai-partai besar sebagai pemenang pada PEMILU 1999, 2004, bahkan 2009, 2014 seperti PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Demokrat, PBB, PAN PKB,Hanura, Gerindra menyusul kekuatan partai Islam PKS yang begitu komitment terhadap kemaslahatan orang banyak, ini semakin memberikan perwajahan baru dalam perpolitikan nasional kita. 

Dan hal ini juga bisa dilihat bagaimana kemudian partai-partai Islam tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pressure terhadap setiap kebijakan pemerintah termasuk prosesi kebijakan dalam lingkup legislatif. Tentu alasannya cukup sederhana yaitu karena kekuatan partai Islam di parlemen tidak signifikan sehingga hal itu sangat berpengaruh terhadap setiap kebijakan yang ada. Nah, kalau begini masalahnya partai Islam tak lebih dari pelengkap penderita atau hanya menjadi pajangan dalam etalase demokrasi.

Sehingga menurut penulis, paling tidak untuk membangun citra partai yang berbasis Islam adalah melakukan upaya re-konstruksi ideologi dengan mengedepankan cita-cita Islam dibanding kepentingan politik yang mengatasnamakan Islam. Dengan begitu rekonstruksi itu akan memberikan arah yang pasti terhadap Imperium Partai Islam yang tidak pernah kehilangan basis kulturalnya maupun basis strukturalnya sebagai medium kekuatan politik Islam. 

Apakah kemudian dengan Partai Islam seperti ini, dapat menggeser status Quo dari partai-partai terdahulu yang sampai hari ini masih terhegemoni dengan kekuasaan yang dimilikinya. Maka jawabannya kembali kepada kita semua sebagai orang-orang yang mempunyai komitment terhadap perjuangan Islam, jadi pada intinya kalau mau betul-betul ingin memperjuangkan kemaslahatan orang banyak dalam hal ini ummat Islam, maka tidak ada pilihan kecuali harus islah politik dan siap untuk berkoalisi demi kepentingan bangsa dan negara serta ummat secara keseluruhan. Sehingga nampak adanya keterwakilan politik dari masyarakat yang bersangkutan. Insya Allah.

Oleh Saifuddin Al Mughniy: Direktur Ogie institute Research and Political Development

Kategori: