Soal WNI Disandera, Pemerintah Utamakan Damai Tapi Telah Siapkan Pasukan Reaksi Cepat

JAKARTA (PIYUNGANONLINE) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa pemerintah mengatakan masih terus berupaya untuk membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok militan Filipina, Abu Sayyaf.

Dalam keterangan melalui pesan pendek Menlu Retno Marsudi mengatakan masih terus berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

"Kita terus bekerja dan intensifkan semua komunikasi dan koordinasi," jelas Retno. Tetapi dia menolak untuk mengungkapkan secara detail bagaimana proses upaya pembebasan WNI itu.

Pekan lalu, Menlu Retno berada di Filipina untuk berbicara mengenai pembebasan 10 WNI yang merupakan kru dua kapal yaitu tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, yang dibajak kelompok yang mengaku Abu Sayyaf di Filipina.

Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan pemerintah mengutamakan opsi dialog dalam pembebasan 10 WNI tersebut.

"Opsi dialog tetap didahulukan untuk menyelamatkan yang disandera," jelas Presiden di Gelora Bung Karno, Minggu (03/04). Presiden mengatakan telah mengutus Menlu untuk berbicara dengan pemerintah Filipina dalam membebaskan para sandera, karena kejadian penahanan WNI berada di wilayah Filipina.

"Sehingga tidak bisa kita masuk seenaknya. Tidak bisa," kata Presiden, "Tapi untuk masuk ke wilayah negara lain harus ada izin, dan memang kemarin dilaporkan dari menteri luar negeri yang juga selalu saya kontak, harus ada izinnya dari parlemen. Nah ini yang masih belum".

Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan pasukan reaksi cepat di perbatasan RI dengan Filipina di Tarakan, Kalimantan Utara.

Meski lebih mengutamakan opsi dialog, pemerintah telah menyiapkan pasukan reaksi cepat di Tarakan, Kalimantan Utara. Bahkan Presiden mengatakan bahwa dirinya terus memantau persiapan pasukan reaksi cepat ini.

(Sumber: BBC Indonesia)

Kategori: