kpk

Mantan Menkes Rezim SBY Didakwa Rugikan Uang Negara Rp 6,1 Miliar

JAKARTA, PIYUNGANONLINE - Mantan Menteri Kesehatan rezim SBY Siti Fadilah Supari didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 6,1 miliar, dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (Alkes).

Guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) 2005 pada Pusat Penaggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) dengan melakukan penunjukan langsung (PL) kepada PT Indofarma Tbk.

Ibas Sedang Dibidik KPK Karena Kasus Korupsi

JAKARTA (PIYUNGANONLINE) - Sudah menjadi rahasia umum partai Demokrat berkuasa selama 10 tahun ternyata memanfaatkan kekuasaannya untuk menjadi sarang koruptor, terbukti kadernya banyak ditangkapi KPK. Dan nama ‘Pangeran’ Ibas keluar dari mulut Angelina Sondakh yang bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Muhammad Nazaruddin. Menurut Angie, saat itu Nazar menyebut Ibas memberi restu demi mulusnya sejumlah proyek pemerintahan untuk kepentingan Partai Demokrat.

Kasus Korup Irman Bisa Jadi Pintu untuk Bongkar Skandal Impor Gula

JAKARTA (PIYUNGANONLINE) - Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua DPD Irman Gusman, pengusaha distributor gula di Padang, direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Susanto dan seorang jaksa di Pengadilan Negeri atas nama Fahrizal bisa menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lain untuk membongkar skandal impor gula di Indonesia. Selain ketiga tersangka tersebut, sejumlah pejabat negara lain yang berhak mengeluarkan izin impor gula disinyalir terlibat dalam skandal gula ini.

Ini Hasil Politik SBY, 26 Bupati Memiliki Rekening Gendut Hinnga 1 Trilliun Lebih

JAKARTA (PIYUNGANONLINE) - Benarkah para pejabat era politik SBY kemarin banyak yang kaya raya hasil dari KKN tingkat tinggi itu? Menterinya saja pada tertangkap KPK, mustahil bawahannya tidak ada yang terlibat! Pelan-pelan para pejabat di era SBY mulai terungkap data korupsinya. 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapati 54 rekening gendut milik kepala daerah, yang di dalamnya juga turut melibatkan keluarga.

Bupati Yang Diusung Koalisi KMP Ditangkap KPK, Istrinya Menangis Karena Batal Naik Haji

JAKARTA (PIYUNGANONLINE) - Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan Yan Anton Ferdian telah ditangkap oleh petugas KPK pada waktu menggelar acara Walimatus Safar untuk keberangkatannya naik haji ke tanah suci.

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dikawal petugas saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, pada 4 September 2016. Yan dibekuk dalam operasi tangkap tangan di kediamannya di Jalan Lingkar Nomor 1 Kompleks Perumahan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.  

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Sareh Wiyono Terlibat Korupsi

JAKARTA (PIYUNGANONLINE) - Lagi-lagi kader Partai Gerindra terlibat korupsi, benar-benar Gerindra ingin bersaing dengan Partai Demokrat dalam berteman dengan KPK! 

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Sareh Wiyono, dalam sebuah perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Utara.  Ini menyusul penemuan uang Rp 700 juta saat penyidik menangkap Panitera Pengganti PN Jakut Rohadi. Diduga uang itu berkaitan dengan suatu perkara yang diurus Sareh yang juga mantan ketua PN Jakut dan Rohadi. 

Menyusul Adiknya, M. Taufik Akan Jadi Tersangka Suap Reklamasi

JAKARTA (PIYUNGANONLINE) - Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir bakal ada tersangka baru dalam kasus suap pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi Teluk Jakarta.

Penetapan tersangka baru merujuk pada fakta persidangan. Salah satunya surat dakwaan Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang menyebut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik ikut berperan membuat rancangan penghapusan kontribusi tambahan perusahaan properti di raperda.

KPK AKUI TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DALAM PEMBELIAN RUMAH SAKIT SUMBER WARAS

JAKARTA (PIYUNGANONLINE) - Ketua KPK Agus Rahardjo menyiratkan bahwa Pemprov DKI tidak perlu menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK RI soal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang merugikan negara Rp 191 miliar.

Sebab, berdasarkan Pasal 20 UU Nom 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, tindak lanjut selambat-lambatnya dikerjakan 60 hari setelah LHP diterima sekitar Juli 2015.

Upaya Mentersangkakan Ahok Selalu Gagal, Kenapa Ya?

Tidak banyak yang tahu bahwa Senin, 9 Mei 2016 merupakan hari yang sangat diharapakan oleh banyak orang untuk bisa menjadi momen yang pas untuk menekan KPK. Persoalannya sebenarnya sepele, Pak Saut Situmorang selaku komisioner KPK dalam satu acara talkshow di Televisi menyinggung salah satu organisasi kemahasiswaan yakni HMI yang disebutnya dekat dengan korupsi.

 

Tags: 

Ahok Akan Jadi Tersangka?

“Partai Berkoalisi Menghadang Ahok”. Demikian judul berita di halaman Metro Koran Tempo edisi Selasa, 10 Mei 2016. Ajakan koalisi parpol mulai digalang oleh partai Gerindra untuk menghadapi pemilihan gubernur DKI 2017 dan bertujuan menghadang Ahok.

Seperti diketahui Gubernur petahana sudah mendeklarasikan akan maju lewat jalur independen dan diusung melalui organisasi yang ditangani oleh para pemuda-pemudi cerdas nan kreatif yang tergabung di "Teman Ahok". Pengumpulan ktp dukungan bahkan sudah jauh melebihi batas minimal yang ditetapkan oleh KPU sebagai persyaratan.

Pages