JAKARTA (PIYUNGANONLINE) -  Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menegaskan pengangkatan Menteri ESDM Arcandra Tahar tidak akan lama lagi.  

"Tunggu saja. Saya kira dalam waktu yg tidak terlalu lama. Kalau ESDM, keuangan, pertanian, PU, itu selalu profesional karena itu kan kita tidak ingin ada masalah konflik kepentingan," kata JK di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).

JAKARTA (PIYUNGANONLINE) - Meskipun masih sekedar isu, upaya pengangkatan kembali Arcandra Tahar sebagai Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah dinilai akan menimbulkan masalah. 

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung Nusantara III. "Pikirkan secara matang meskipun itu hak prerogatif Presiden," imbuhnya, di Jakarta, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (16/9/2016)

Fadli menilai kasus Arcandra masih menjadi kontroversi sehingga ia berharap Presiden tidak melalukan kesalahan kedua kali. 

Polemik pemberhentian Menteri ESDM dan pembatalan keikutsertaan Gloriasebagai tim Paskibraka menegaskan paradoks kekuasaan. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka akan semakin kecil keterlibatannya dalam mengontrol proses. Menteri Pemuda dan Olahraga secara jelas mengakui panitia rekrutmen kecolongan di tahap-tahap awal, karena status Gloria baru diketahui beberapa saat menjelang pengukuhan.

Entah apa kehendak Sang Maha Sutradara Kehidupan. Pada detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945, kita dihadapkan dengan berbagai potongan dialog kebangsaan untuk direnungkan. Hari-hari menjelang peringatan 71 tahun kemerdekaan, ke-Indonesia-an kita ditantang, nasionalisme kita menghadapi pertanyaan. Muncul persoalan dwi kewarganegaraan mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar, Gloria Natapraja Hamel, meski lalu ditutup manis dengan kado kemerdekaan berupa emas dari Olimpiade Rio de Janeiro yang dipersembahkan pasangan bukutangkis Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir.

JAKARTA (PIYUNGANONLINE) - Yang menolak Ustad Arcandra Tahar menjadi Menteri ESDM layak diragukan keislamannya! Presiden Jokowi direncanakan akan memanggil mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, Jumat 10 September besok.

Pemanggilan tersebut dilakukan setelah Arcandra kembali dinyatakan menjadi warga negara Indonesia (WNI).

“Kalau sudah sampai besok pagi, langsung akan saya panggil,” kata Presiden Jokowi di sela acara KTT ASEAN di Vientiane, Laos, Kamis (8/9).

JAKARTA (PIYUNGANONLINE) - Eks Menteri ESDM Arcandra Tahar sore tadi menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Arcandra mengaku hanya bersilaturahmi dengan Presiden. 

"Hanya silaturahmi, silaturrahmi datang kapan saja bisa kan," kata Arcandra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakpus, Rabu (17/8/2106).

Pertemuan antara Arcandra dan Presiden Jokowi berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Pertemuan dilakukan menjelang upacara penurunan bendera.

 
 Oleh Rhenald Kasali

Ribut-ribut pencopotan Menteri ESDM Archandra Tahar oleh Presiden Joko Widodo menyentak perhatian publik. Kita semua prihatin. Seandainya saja Archandra, sebelum dilantik menjadi menteri, menyatakan secara terbuka kepada Presiden Jokowi soal kewarganegaraannya, mungkin persoalannya menjadi lain. Ia bisa tidak terpilih, tapi bisa juga ditunda pengumumannya. Namun, nasi sudah jadi bubur. Dan, Anda tahu di negeri kita, kasus semacam ini pasti membuat heboh. Komentarnya macam-macam.

JAKARTA (PIYUNGANONLINE) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar siap untuk menjalankan program yang sudah diputuskan sebelumnya. Salah satunya adalah program pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 MW.

"Saya sebagai pembantu Presiden akan mengamankan program 35.000 MW," ujar Arcandra di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Presiden Joko Widodo benar-benar berniat mengupayakan pengalihan subsidi BBM bagi kegiatan produktif. Sebab subsidi itu sebenarnya melenakan dan memabukkan. Presiden Joko Widodo miris melihat pemberian subsidi tidak banyak digunakan hal produktif bahkan dibuang percuma dijalanan. Lihat tingkat kemacetan Jakarta, penggunaan kendaraan dipusat kota maupun aktivitas masyarakat secara umum.